JAKARTA, KOMPAS.TV - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti kepemilikan Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda atas perusahaan tambang, kerusakan lingkungan hidup hingga kriminalisasi warga. <br /> <br />Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyebut semua perizinan tambang yang beroperasi dikeluarkan sebelum ia menjabat. <br /> <br />"Tetapi JATAM juga mengatakan bahwa ada perusahaan ibu yang diberikan izin setelah ibu jadi gubernur meskipun izin itu dari ESDM. Ini ada relasi kuasa di antaranya?," tanya Rosianna Silalahi. <br /> <br />"Fakta yang tidak ada, itu tinggal dibuka aja di kementerian, bisa dilihat. Jelas kapan izin itu diberikan. Semua izin pertambangan saya itu 2020 ke bawah, mungkin 2018, 2020, mungkin ada 2022, saya tidak hafal. Tapi intinya tidak ada perizinan yang baru keluar (saat menjabat), " jawab Sherly. <br /> <br />Sherly juga memberikan klarifikasi terkait kepemilikannya atas lima perusahaan tambang nikel yang menjadi sorotan publik. <br /> <br />Bagaimana menurut Anda? <br /> <br />Saksikan di sini: https://youtu.be/Gw8hQ0y0p2g <br /> <br />#sherlytjoanda #gubernur #malukuutara <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/632724/jatam-soroti-perusahaan-tambang-gubernur-maluku-utara-sherly-tjoanda-ini-klarifikasinya-rosi
